RANAHNUSANTARA.COM,BOGOR – Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono beserta Wakil Menteri Didit Herdiawan Ashaf ke kediaman pribadinya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (9/10/2026). Pertemuan tersebut secara khusus membahas progres pembangunan 100 Kampung Nelayan yang tengah disiapkan pemerintah.
Dalam pertemuan tertutup itu, Presiden Prabowo meminta laporan langsung terkait perkembangan pembangunan di lapangan. Ia menekankan agar program prioritas sektor kelautan tersebut berjalan sesuai target dan tepat sasaran. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya yang turut memberikan keterangan menyampaikan, Presiden ingin memastikan update terbaru dari pembangunan tersebut.
Menurut Seskab Teddy, pemerintah menargetkan seluruh pembangunan 100 Kampung Nelayan dapat rampung dan siap beroperasi penuh hingga akhir tahun 2026. “Dalam pertemuan tersebut, Presiden meminta update perkembangan pembangunan 100 Kampung Nelayan yang tengah dipersiapkan pemerintah,” ujar Teddy dalam keterangannya, Jumat.
Teddy menjelaskan, 100 kampung yang disiapkan itu tidak hanya dibangun sebagai permukiman, melainkan akan dilengkapi dengan berbagai fasilitas penunjang ekonomi. Hal ini bertujuan untuk mendorong aktivitas perikanan sekaligus meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat nelayan di wilayah pesisir.
Sejumlah fasilitas utama yang disiapkan antara lain dermaga sebagai infrastruktur pendukung aktivitas melaut, pabrik es untuk menjaga kesegaran hasil tangkapan, serta fasilitas penyimpanan dingin atau cold storage agar kualitas ikan tetap terjaga lebih lama sebelum dijual.
Selain infrastruktur produksi, pemerintah juga menyiapkan pasar khusus sebagai pusat transaksi hasil tangkapan nelayan. Kehadiran pasar tersebut diharapkan dapat memotong rantai distribusi yang panjang, sehingga nelayan bisa mendapatkan harga yang lebih layak mulai dari proses penangkapan, penyimpanan, hingga pemasaran.
Pembangunan Kampung Nelayan ini menjadi bagian dari strategi besar pemerintah dalam memperkuat ekosistem kelautan dan perikanan nasional. Program tersebut diarahkan agar masyarakat pesisir tidak hanya mendapatkan dukungan infrastruktur yang memadai, tetapi juga memiliki akses yang lebih baik terhadap rantai ekonomi hasil perikanan demi kesejahteraan jangka panjang.
(Red)
